INSTRUMEN PENDAFTARAN BDT/DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

Petunjuk usulan DTKS Desa Srikandang:

1. Silahkan isi data anda lewat link berikut ini : http://bit.ly/formulir-usulan-dtks-srikandang
diisi sampai tombol kirim

2. Download Dokumen Lampiran Instrumen DTKS dibawah ini,lalu dicetak dan diisi manual data anda sesuai pertanyaan yang ada.

Lalu berkas dikumpulkan ke Desa meliputi :

1. Fotocopi KK
2. Fotocopi KTP Kepala Keluarga
3. Fotocopi Rekening Listri/Nomor buat bayar listrik ( Jika punya )
4. Fotocopi TUPI PAJAK ( jika PUNYA )
5. Cetakan Warna Foto Rumah yang dimiliki atau yang ditumpangi
6. Cetakan download lampiran DTKS yang sudah diisi
7. Untuk Informasi hubungi nomor : 088232852169 (WA)

Berikut DOKUMEN LAMPIRAN DTKS :

Sekilas Informasi tentang Tahapan PKH diambil dari FB PKH Kab.Jepara

Banyak aduan masuk ke Contact Center PPKH Kab.Jepara terkait “kenapa kok banyak penerima Bantuan PKH yang salah sasaran?? Petugas PKH kenapa kok datanya salah?

Mohon maaf, kami jelaskan terlebih dahulu..
Pertama, Pendamping PKH bukan PENDATA..tapi pelaksana program yang mendapat data olahan dari pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti dan disesuaikan apakah memang ada orang tersebut, dan apakah mempunyai komponen atau syarat sebagai penerima PKH?

Kedua, syarat penerima PKH harus mempunyai minimal 1 dari ketiga komponen yang ada di PKH. Komponen PKH adalah Pendidikan (SD, SMP dan SMA/Sederajat), Kesehatan (Ibu Hamil dan Balita 0-6 Tahun), Kessos (Keluarga yang mempunyai Lansia 70 tahun dan Disabilitas berat).

Ketiga, Kenapa kok banyak salah sasaran?? Menurut anda salah sasaran itu yang bagaimana?
Apakah kemiskinan bisa dilihat atau diukur hanya dengan melihat rumah? Kami selalu berupaya untuk menyadarkan penerima yang memang sudah tidak layak menerima bantuan PKH untuk keluar dari Bantuan pemerintah.

Keempat, Untuk mencoret penerima PKH yang dirasa sudah mampu/sejahtera bukan hal mudah, pendamping PKH tidak bisa mencoret sepihak..harus melalui beberapa proses. Pertama dengan cara pendekatan persuasif agar mau mundur dari peserta PKH. Kedua, melalui Musyawarah Desa dengan cara bedah data penerima bantuan dan kemudian diberikan surat keterangan dari Desa kalau memang penerima bantuan sudah mampu/sejahtera.

Semoga bermanfaat,
Kalau masih kurang puas, silahkan datang ke Kantor Sekretariat PKH Kab.Jepara 🙏

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Bagi yang belum memahami alur data bantuan sosial Pemerintah biar gak salah faham.

1. Pada Tahun 2005 dilaksanakan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (Sensus kemiskinan pertama di Indonesia).
Pendataan tersebut bertujuan untuk mendata : Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM).
Digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan PKH.

2. Pada Tahun 2007 Pilot Projek PKH dimulai di 7 Provinsi.

3. Pada Tahun 2008 dilaksanakan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS).

4. Pada Tahun 2011 Data PPLS (Data 40% menengah kebawah) oleh BPS diserahkan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk dijadikan Basis Data Terpadu (BDT).
BDT digunakan berbagai progran bantuan dan Program Perlindungan Sosial Tahun 2012-2014.

5. 2014 dimulai Bantuan PKH di Kab.Jepara

6. Pada Tahun 2015 BDT hasil PPLS 2011 di mutakhirkan oleh BPS melalui Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) dan diserahkan ke Kemensos melalui Pusdatin Kessos.

7. Pada Tahun 2016 pengelolaan data terpadu berada dibawah Kemensos melalui Pusdatin Kessos untuk tanggungjawab pemutakhiran data terpadu diserahkan kepada Daerah masing-masing.

8. Pada Tahun 2017 dikembangkan Aplikasi SIKS-NG yang digunakan untuk mengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DT PPFM & OTM) untuk program PKH, Rastra dan BPNT.

9. Pada Tahun 2019 perubahan nomenklatur dari DT PPFM & OPM menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Data diperluas pengelolaannya bukan cuma saja data fakir miskin, tetapi juga meliputi Data Bansos, Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

10. Pada Tahun 2019 mulai diperkenalkan SIKS-NG dengan flatform android SIKS-Droid untuk memudahkan pendata melakukan verifikasi dan validasi data tanpa perlu mencetak prelist menggunakan kertas.

Tidak perlu menyalahkan satu sama lain..
Mari bersinergi dan Bantu kami untuk meluruskan yang belum lurus..
Semua butuh proses..
Semua sudah bekerja maksimal…
Masyarakat juga mempunyai hak untuk mengawasi bantuan sosial agar tepat sasaran…
Bantu kami, bantu pemerintah untuk mengawasi bantuan sosial…
Semua akan nampak indah…

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan